Make your own free website on Tripod.com
SUARA PEMBARUAN DAILY
Australia Perlu Keluarkan Lisensi Untuk Nelayan Tradisional NTT

Waingapu, 11 November

Nelayan-nelayan tradisional dari NTT, Timtim dan Maluku Tenggara, mengharapkan Pemerintah Australia mengeluarkan lisensi bagi nelayan tradisional melakukan penangkapan ikan. Dengan mengeluarkan lisensi penangkapan ikan tersebut, Pemerintah Australia tidak perlu mengeluarkan jutaan dolar Australia hanya untuk menahan seorang nelayan kecil. Sistem lisensi akan menciptakan mekanisme kontrol antarnelayan itu sendiri.

Hal itu dikemukakan Thom Therik dari Centre for Regional Studies Universitas Kristen Artha Wacana, Kupang dalam pembahasannya tentang ''Pulau Pasir dan Celah Timor Dalam Wacana Budaya dan Politik'', di hadapan peserat Sidang Majelis Pekerja Lengkap-Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (MPL-PGI) di Waingapu, Pulau Sumba, NTT, Senin (10/11) malam.

Tom Therik yang berbicara seolah-olah mewakili suara hati pada nelayan tradisional sebagai orang-orang kecil, mengungkapkan keluhan-keluhan para nelayan. ''Kami meminta agar Pemerintah Australia mengakui hak-hak tradisional dari nelayan dalam kawasan itu,'' katanya, sambil menambahkan, ''Gereja diharapkan ikut aktif dalam pembentukan organisasi nelayan tradisional. Dalam organisasi itu, para nelayan belajar untuk menangkap tanpa memusnahkannya.

Pada waktu masalah Timtim menghangatkan dengan munculnya pendapat yang pro dan kontra, Dewan Gereja Indonesia dan Dewan Gereja Australia membentuk Indonesian Australian Working Group untuk menyatukan bahasa, visi dan misi. ''Sudah saatnya kelompok kerja seperti ini diaktifkan kembali untuk membahas masalah perbatasan internasional yang dialami setiap gereja yang ada di daerah perbatasan,'' ujarnya.

Hasil Laut

Diakui, hubungan ekonomi antara Pulau Pasir dan Pulau Rote yang telah berlangsung beberapa abad lamanya, telah menimbulkan berbagai hubungan emosional. Menurut nelayan yang sering menyinggahi pulau tersebut terdapat beberapa kubur keluarga mereka di sana. Pulau Pasir dan pulau-pulau sekitarnya sebetulnya menjanjikan berbagai hasil laut seperti penyu, lola, teripang, simping, siput hijau dan lain-lain.

Namun, biasanya melayari pulau-pulau di sekitar Pulau Pasir dalam kurun waktu 23 tahun terakhir ini seakan-akan terusik oleh karena berbagai peraturan baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia maupun Australia. ''Ironisnya, semua peraturan yang dikeluarkan terasa semakin lama semakin mencekal ruang gerak para nelayan tradisional itu,'' tandasnya, sambil menjelaskan berbagai peraturan dan perjanjian kerja sama antarkedua negara.

Menurut Tom Therik, walaupun ada sekian banyak peraturan dan pengalihan wewenang untuk mengawasi kepulauan tersebut, penangkapan ikan oleh nelayan Indonesia berlangsung terus. Sikap para nelayan ini bukan seluruhnya akibat pembangkangan mereka, tetapi mereka hanya melanjutkan kegiatan yang sudah lama dilakukan terutama karena nota kesepahaman (MOU) 1974 Indonesia-Australia tentang batas laut dan pengecualiannya itu sendiri, memberi peluang kepada mereka untuk melaksanakan kegiatannya.

Tom Therik mempersoalkan, nelayan illegal yang ditangkap itu selalu dituduhkan kepada nelayan Rote. Kenyataan menunjukkan bahwa belum tentu nelayan illegal itu kelompok etnis dari NTT. Kalaupun ada, belum tentu mereka adalah pemilik perahu bermotor. Untuk itu, Tom Therik memberikan data nelayan yang tertangkap dalam satu dekade belakangan ini. Yaitu, nelayan dari Sulsel sebanyak 602, Rote (378), Sikka (28), Flotim (19), Alor (1), Jawa Timur (19), Sulawesi Tenggara (12), Timtim (7) dan Riau (4).

Dan ironisnya, demikian Tom Therik, Pemerintah Australia dengan komitmen untuk membantu provinsi termiskin dalam KTI dalam bentuk pembangunan sarana fisik dan ekonomi, pembangunan masyarakat beasiswa dan berbagai proyek yang berhubungan dengan gender, justru mengingkari komitmen mereka.

Gerakan Oikoumene

Sementara itu sebelumnya, dalam ceramahnya tentang The CCA Perspective on The Ecumenical Movement, Sekretaris Umum Christian Conference Of Asia (CCA), Rev Dr Peliciano V Carino mengemukakan, sementara kita memasuki tahun-tahun terakhir dari abad 20 ini, gerakan oikoumene berada di dalam suatu situasi transisi yang jauh melampaui peninjauan dan penyesuaian yang lazim.

Diakui, tulisan-tulisan menggunung mengenai transisi gerakan oikoumene merentang dari pandangan mengenai kebutuhan akan penyesuaian struktural dan halangan finansial. ''Gerakan Oikoumene sedang berada di suatu titik balik yang kritis, suatu transisi besar, dan di dalamnya dipertaruhkan seluruh masa depan oikoumene itu sendiri dan masa depan organisasi oikoumene,'' katanya.

Bagaimana pandangan CCA mengenai masalah ini, saya ikut berpendapat, demikian Peliciano, kita memang benar-benar berada di suatu titik balik yang kritis, suatu transisi besar, yang menuntut kita melakukan peninjauan kritis terhadap diri kita sendiri.

Saya tidak berpendapat, bahwa gerakan oikoumene sedang mengarah kepada kemusnahan atau bahwa gerakan ini tidak dapat bertahan. Sebaliknya, saya berpendapat bahwa situasi dalam gereja dan masyarakat memberikan lahan kerja yang baru dan subur bagi karya oikoumenis, ujarnya.

Acara siang dan petang hari Senin, selain anggota Majelis Pertimbangan PGI, Prof Dr J.E. Sahetapy menjelaskan bahan pertimbangan, Majelis Pekerja Harian PGI membacakan laporannya, juga Panitia Pelaksana Sidang Raya XIII PGI 1999 Palangkaraya membaca- kan laporan persiapannya. Acara hari Selasa dan selanjutnya adalah sidang-sidang intern untuk mendengar laporan dari biro-biro. (A-7)


The CyberNews was brought to You by the OnLine Staff
Last modified: 11/11/97