Make your own free website on Tripod.com

Nasi, status simbolik baru?

* Oleh: Peter A. Rohi

SUATU ketika, awal tahun 1980, Camat Kep. Aru di Dobo menjamu tamu-tamunya makan malam. Selain Dr. Patiassina (kini Sekum PGI), dan mendiang Jaapy Patty (dosen STT Ambon), ada beberapa tamu bule (Eropa), dan saya yang bukan Ambon.

Tetapi, dengan ramah nyonya rumah memperkenalkan makanan tradisional papeda. Tak ada rasa minder atau rendah diri karena ia tak menyuguhkan nasi atau roti. Tetapi suguhan papeda sang nyonya rumah ternyata memberi inspirasi melanjutkan acara makan malam itu dengan mendiskusikan masalah makanan tradisional, yang menyangkut ekologi dan budaya, sampai menyentuh teori poshibilisme dan antropogeografis.

Alam telah mengatur kehidupan di sekitarnya, dan manusia menggunakan alam itu bagi kepentingan pemenuhan kebutuhan hidupnya. Lalu muncullah kebudayaan, dan pembudidayaan. Apabila dipaksakan, maka akan terjadi saling ketergantungan, manusia tergantung pada alam, dan sebaliknya alam tergantung pada manusia.

Tetapi manusia yang bijak menjaga keseimbangan, agar semua kebutuhannya di alam terjaga sehingga senantiasa ia tak mengalami kekurangan. Maka mereka menciptakan hukum-hukum tradisional bagi kepentingan itu, ada yang universal semisal, hampir semua peradaban di dunia tak membenarkan orang menebang pohon besar secara sembarangan.

Orang Timor dalam hukum adat mereka memberi sanksi bagi pemburu yang membunuh binatang buruan yang betina, apalagi yang sedang bunting. Orang Sumba bila menggali iwi (sejenis ubian hutan) diwajibkan menanam kembali bahagian kepala umbi di tempat semula, agar iwi bisa tumbuh kembali. Dan bila musim paceklik terulang, masih ada persediaan iwi di hutan-hutan.

Orang Ambon dan juga Flores mengenal semacam hukum sasi, yaitu melarang masyarakat mengambil jenis hasil tertentu untuk jangka waktu tertentu. Menebang pohon cendana, bagi orang Timor harus disertai upacara ritual.

Semua itu, walau dipoles mistis, hanyalah untuk memberdayakan kekuatan hukum adat itu, tapi tujuannya yang azasi adalah untuk melindungi persediaan makanan atau kebutuhan manusia akan obat-obatan atau menjaga tak habisnya sumber ekonomi rakyat secara tradisional.

Dalam sebuah penilitian terakhir di AS diperoleh kesimpulan bahwa hampir 80 persen bahan farmasi masih diperoleh dari hutan-hutan tropis di Afrika, Asia dan Amerika Selatan. Hal itu dengan mudah dapat dimengerti karena masyarakat tradisional yang menghuni tempat-tempat itu memiliki hukum tradisional pula yang memberi perlindungan bagi plasma nutfah yang tumbuh di sekitarnya. Maka diperoleh jenbis-jenis khas seperti ginseng, dan lain-lain.

Hukum tradisional sesungguhnya telah menyelamatkan manusia dari kekurangan pangan dan sumber energi hayati seperti beras dan gula. Ketika manusia di seluruh dunia dalam waktu hampir bersamaan menderita kekurangan pangan akibat mengecilnya lahan produksi, sebaliknya populasi tak terkendali, ditemukanlah sejenis rumput di India, yang dikawinkan dengan padi lokal Philipina maka diperoleh jenis padi IR 40. Penemuan jenis padi ini merupakan revolusi genetika, karena IR 40 memberi inspirasi bagi penemuan-penemuan lebih lanjut jenis pepadian yang tahan hama, berumur pendek, dan berbulir banyak.

Ketika awal abad ini hama tebu menyerang di mana-mana, gula hampir hilang dari pasaran dunia. Untung saja ditemukan sejenis bambu di lereng gunung Cerme, di Cirebon yang dikawinkan dengan tebu Brazilia. Kalau tak begitu sebagian manusia akan punah karena kekurangan karbohidrat dan gula.

Maka ironisnya, manusia, makhluk yang angkuh ini sesungguhnya pernah diselamatkan dari kepunahannya hanyalah dengan bantuan rerumputan dan gelagah, karena kedua jenis tetumbuhan itu yang mampu dikawinkan dengan padi dan tebu agar kebutuhan karbohidrat dan gula manusia bisa terpenuhi.

Lalu mengapa kita harus bergengsi masuk hutan mencari solusi pada alam kalau kita kelaparan? Hutan memang merupakan ladang alami bagi manusia. Umbian hutan tersedia, batang-batang pohon palma yang menyediakan sagu (termasuk putak) memiliki kandungan karbohidrat yang tak kecil. Jagung dan ketela, termasuk ubi kayu.

Masuknya ubi kayu ke Indonesia mungkin yang paling unik. Gubernur General Van den Bosch menghadapi ancaman kegagalan apabila ia tak mampu memberi alternatif bagi pemenuhan karbohidrat masyarakat Jawa. Soalnya ia memaksakan masuknya tanaman tebu ke lahan sawah irigasi yang sejak dulu dilakukan orang Jawa hanya untuk padi. Usia 18 bulan tebu berarti paling sedikit tiga kali usia panen padi dihabiskan hanya untuk satu masa giling tebu.

Tentu hal itu bisa menimbulkan permasalahan baru. Petani Jawa bila kekurangan karbohidrat, akan lemah dan jatuh sakit, sehingga tak mungkin berproduksi secara maksimal. Kemungkinan yang lebih fatal, rakyat yang kelaparan akan mengambil keputusan nekat memberontak. Belanda yang baru mengalami kerugian material besar-besaran menghadapi perlawanan Diponegoro tak mau mengambil resiko. Tetapi barulah pada 1883, didatangkan ubi kayu dari Suriname sebagai bahan pangan alternatif, karena ubi kayu tumbuh di lahan tegalan, di luar sawah.

Kini ubi kayu sudah menjadi makanan rakyat. Orang tak sadar bahwa kentang bahkan lebih dulu dikenal di negeri ini dari ubi kayu. Tetapi kentang tak dipilih menjadi alternatif, karena tak bisa tumbuh di sembarang tempat seperti ubi kayu, juga kentang yang sedikit itu hanyalah cukup bagi kebutuhan pangan orang Eropa yang bertugas di sini.

Sebenarnya Belanda tak perlu susah-susah bila rakyat kekurangan pangan, karena secara tradisional rakyat memiliki cara sendiri sebagai antisipasi. Rakyat tahu ke mana, dan apa yang harus dilakukannya agar ia tetap survival, dan keturunannya tak punah. Tetapi bagi Belanda, hal begitu bukanlah untuk petani Jawa yang tenaganya dibutuhkan dalam perkebunan.

Secara tradisional rakyat yang kelaparan akan menuju hutan, di mana persediaan makanan bertebaran. Sebaliknya, rakyat kini yang seakan tercabut dari akar tradisionalnya, dari inisiatifnya, dan tak berdaya menciptakan kreasi lain bagi mengembangkan hidupnya. Manusia seakan terlepas dari ekosistem, sehingga tak ramah lagi terhadap alam, alam pun menjadi asing dalam hidupnya.

Mereka tak tahu lagi ke mana harus pergi, maka yang dilakukannya hanyalah menengadahkan tangan, seakan motivasi hidupnya telah sirna. Karena itu tugas para birokrat, intelektual, dan budayawan, adalah menjaga agar semua orang bisa berbangga memakan makanan tradisional bagi pemenuhan karbohidrat pada masa-masa paceklik, seperti isteri Camat di Dobo itu, dengan tak merasa rendah diri menyuguhkan papeda bagi para tamunya, sekali pun para tamu itu datang dari jauh.

Tetapi suguhan seperti itu bukan hal pertama atau terakhir bagi saya. Di pulau Romang, pulau Damar, Teun Nila, dan Serua, lalu terakhir tahun 1990 di Morotai, ketika saya dan Si Pending Emas Herlina, Kolonek purnawirawan yang pahlawan Trikora itu hidup berbulan-bulan bersama rakyat di sana, kami makan pisang sebagai makanan pokok. Dengan lauk kuah ikan segar, semuanya menjadi energik, tak pernah sakit atau lesu.

Bisakah suatu ketika orang Timor menyuguhkan jagung, orang Sabu menyuguhkan gula dan sorgum, orang Timor menyuguhkan ubi hutan (laku seu) bakar yang isinya jauh lebih empuk dari ubi kayu, dan kalau kritis kita berani menyuguhkan sagu dari putak bagi tamu-tamu kita, tanpa rasa rendah diri, seperti isteri sang Camat di Dobo itu?

Kalau hanya nasi menjadi ukuran, niscaya suatu ketika pemerintah pun akan terperangkap dalam lingkaran setan yang senantiasa terulang dari waktu ke waktu, yaitu mengurusi perut manja orang banyak, hanyalah karena nasi telah menjadi status simbolik baru.

Sesungguhnya kita lupa, bahwa harga diri sebenarnya adalah bagaimana seseorang bisa makan tanpa menengadahkan tangannya, tetapi dengan apa yang diperolehnya dengan upaya, bagai idiom Anton Chekov, manusia tak sama dengan burung merak. Manusia memperoleh harga dirinya dengan kerja keras, burung merak cukup mengembangkan sayap-sayapnya. (* Penulis adalah Ketua Presidium Surabaya Akademika)