Make your own free website on Tripod.com

Klasik versus keynesian dalam ekonomi Indonesia

* Oleh: Frits O FanggidaE

GEORGE SOROS adalah nama yang sangat populer belakangan ini di Asia Tenggara. Kehadirannya begitu fenomenal sehingga Mahathir Muhammad, Perdana Menteri Malaysia menyebutnya sebagai manusia tolol yang mengacaukan perekonomian Asia Tenggara. Sebagai pialang di pasar uang, perilaku Soros sah-sah saja. Ia bebas berbuat apa saja untuk memperoleh keuntungan dari profesinya. Bahwa Mahathir Muhammad atau siapapun yang menyebutnya sebagai manusia tolol, itu pun sah-sah saja. Bagi Indonesia, kehadiran Soros memang telah membuat para menteri kita kalang kabut. Pasti merekapun mengutuk Soros, seperti yang telah dilakukan Mahathir Muhammad.

Namun pada sisi lain, kehadiran Soros dalam ekonomi Indonesia kontemporer harus juga dilihat sebagai blessing in disguise. Untung ada Soros! Jika tidak, kita akan tetap terbuai dengan indikator formal fundamen ekonomi kita. Kita tidak pernah menyadari bahwa indikator formal fundamen ekonomi kita sebenarnya ibarat gadis cantik yang bungkus gincu tebal. Tampilannya luar biasam tetapi bagian dalamnya sangat keropos.

Sama juga dengan apa yang selalu didengungkan Menteri Keuangan atau Gubernur Bank Indonesia, bahwa cadangan devisa kita sebesar 20 miliar dollar cukup untuk membiayai impor selama lima bulan.

Kelihatannya pernyataan itu begitu meyakinkan. Namun bila kita bertanya tentang komposisi cadangan devisa tersebut, akan segera ketahuan bahwa cadangan devisa yang dikuasai Bank Indonesia tersebut ternyata mengandung bias yang cukup besar lantaran cukup banyak mengandung dana jangka pendek (short-term capital) dari para investor portofolio, yang sewaktu-waktu bisa terbang ke mana-mana.

Dengan kata lain, cadangan devisa sebesar 20 miliar dollar tersebut mengandung bias interpretasi, mengingat besarnya potensi tejadinya pengambilan kembali oleh investor portofolio asing, yang dapat melarikannya ke luar negeri dengan segera (lihat Tony Prasetiantono, Kompas 10/9/1997, hal IV).

Badai dalam ekonomi Indonesia kelihatannya belum berlalu. Begitulah analisis Kwik Kian Gie (Kompas 15/9/1997). Kesimpulan ini didukung fakta bahwa sampai akhir tahun ini, pinjaman LN yang akan jatuh tempo diperkirakan 6,6 miliar dollar. Bahkan menurut dugaan Tadjuddin Noer Said (Anggota DPRD Komisi APBN), pinjaman yang akan jatuh tempo tersebut mencapai 10 miliar dollar. Bagi pemerintah tak ada masalah, karena cadangan devisa yang dikuasai relatif cukup, akan tetapi bagi sektor swasta, kesalahan dalam mengantisipasi pengembalian pinjaman tersebut dapat berakibat default. Itulah sebabnya Kwik Kian Gie menyebutkan bahwa badai ekonomi belum berlalu.

Karena itu kehadiran Soros sebenarnya harus dilihat dalam perspektif positif. Kita disadarkan bahwa fundamen ekonomi kita secara substansial belum terlalu kuat. Thailand saja yang memiliki cadangan devisa 37 miliar dollar dan Malaysia 30 miliar dollar bisa dirontokkan Soros, apalagi Indonesia yang hanya memiliki 20 miliar dollar. Lantas apa yang harus dilakukan pasca aski Soros? Pemerintah rupanya menempuh Tight Money Policy. Sebagian besar dana BUMN ditarik ke BI. BI melakukan operasi pasar dengan menaikkan suku bunga SBI. Proyek-proyek APBN dijadwalkan ulang, dan berbagai tindakan kontraksi lainnya. Tampaknya dalam jangka pendek, untuk stabilisasi, pemerintah mencoba mengendalikan suhu ekonomi Indonesia lewat instrumen moneter. Pertanyaannya, sampai kapan? Bagaimana implikasinya bagi ekonomi regional, khususnya ekonomi NTT?

Klasik versus Keynesian

Tight Money Policy (TMP) atau pengetatan likuiditas yang ditempuh pemerintah belakangan ini membuka kembali perdebatan teoretik dalam mainstream economics: Klasik versus Keynesian atau bisa juga disebut Monetaris versus Fiskalis. Kedua mazhab ini memang sama-sama mengkaji bagaimana mengelola pengeluaran agregat (aggregate expenditure) sehingga kinerja ekonomi makro tetap terjaga, akan tetapi pendekatannya berbeda. Kaum klasik yang mengagungkan kekuatan mekanisme pasar, percaya bahwa kebijakan moneter (tindakan pemerintah untuk mempengaruhi Jalannya suatu perekonomian melalui pengaturan jumlah uang beredar dan suku bunga) adalah kebijakan yang paling ampuh untuk mengendalikan pengeluaran agregat. Dalam situasi ekonomi yang over heating ditempuh kebijakan moneter kontraktif untuk meng-colling down suhu ekonomi, seperti terjadi saat ini. Namun tindakan semacam ini bukannya tanpa ekses. Ekses yang paling kentara adalah kelangkaan rupiah, meningkatnya suku bunga yang pada gilirannya akan menggenjet mati dunia usaha. Aggregate demand akan mengalami penurunan secara berarti. Inflasi dapat diredam, tetapi pengangguran bakal meningkat.

Itulah sebabnya sehingga kaum fiskalis (keynesian) secara ekstrim menolak pengelolaan aggregate expenditure melalui kebijakan moneter.

Selain karena ekses tersebut di atas, kebijakan moneter sangat rentan terhadap interest rate, jarak antara penerapan kebijakan (moneter) dan hasilnya terlalu jauh, sehingga goncangan ekonomi tetap saja dapat terjadi yang bisa juga berakibat pada kegagalan kebijakan moneter untuk mengendalikan aggregate expenditure. Kaum fiskalis percaya bahwa kebijakan fiskal (tindakan pemerintah untuk mempengaruhi jalannya perkonomian melalui penetapan APBN dan sistem perpajakan) jauh lebih ampuh. Dalam keadaan ini di mana kondisi ekonomi mengalami penurunan tajam, gairah investasi sektor swasta akan melemah, aggregate supply akan berkurang, pengangguran meningkat dan pada gilirannya aggregate demand menurun. Terjadilah resesi ekonomi. Bila resesi ini berkelanjutan, akan timbul depresi ekonomi.

Menurut kaum fiskalis, kebijakan moneter tidak akan bisa mengatasi keadaan semacam ini. Sejarah telah membuktikan bahwa depresi ekonomi masif 1928-1932, disebabkan karena mekanisme pasar gagal memberi solusi terhadap resesi ekonomi berkepanjangan yang berakhir dengan depresi ekonomi. Maka datanglah Keynes dengan solusi brilian, pemerintah harus intervensi dalam kegiatan ekonomi melalui kebijakan fiskal.

Kebijakan fiskal yang ekspansif akan mampu mengkompensasikan rendahnya investasi sektor swasta dalam menciptakan kesempatan kerja dan mendorong peningkatan aggregate demand. Namun demikian kebijakan fiskal ekspansif tersebut harus didukung dengan penerapan deficit budget yang berdampak inflatoir. Inipun akan menjadikan ekonomi overheated. Walhasil, baik kebijakan fiskal maupun kebijakan moneter sama-sama memiliki kelemahan. Perlu dilakukan ramuan kebijakan fiskal moneter dalam mengendalikan aggregate expenditure sehingga kinerja ekonomi tertap terjaga.

Dalam kajian teori ekonomi makro, ramuan kebijakan yang dimaksud diterangkan dengan upaya untuk menciptakan keseimbangan pasar barang (IS) dan keseimbangan moneter (LM). Instrumen moneter yang dimainkan pemerintah saat ini untuk melakukan stabilisasi ekonomi baru mencakup penataan sisi kesimbangan moneter. Bagaimana dengan keseimbangan pasar barang? Keseimbangan pasar barang sangat dipengaruhi oleh kinerja sektor riil. Di sinilah persoalan yang paling rumit dalam perekonomian Indonesia. Defisit transaksi berjalan yang terus membengkak yang kemudian menggoncangkan kestabilan moneter sebenarnya berasal dari sekto riil yang tidak effisien. Tidak effisien karena sektor riil kita sangat tergantung pada impor bahan baku dan penunjang, bersifat monopolistik dan oligopolis, penuh proteksi dan regulasi, dan karena itu tidak memiliki daya saing yang kuat. Dalam kondisi moneter yang tisdak stabil, pemerintah melakukan pengetatan moneter atau pengetatan likuiditas, tetapi justru pemerintah menegaskan bahwa proyek Mobnas harus dilanjutkan karena sudah sangat mendesak dan akhirnya keluarlah kredit 1,7 triliun rupiah. Suatu tindakan yang sangat bertentangan dengan upaya stabilisasi. Ditambah dengan hutang jangka pendek sektor swasta yang segera jatuh tempo dakam jumlah besar, bisa diduga bahwa dalam jangka pendek maupun menengah, iinerja ekonomi makro kita akan terus goncang.

Hentakan Saleh Afif agar monopoli dihapus dan sejumlah tindakan deregulasi untuk membersihkan sektor riil dari berbagai distrosi menjadi sangat penting. Tetapi sesuatu yang telah menjadi kebiasaan dalam praktek penyelenggaraan negara kita adalah bahwa apa yang telah dilakukan Saleh Afif tersebut hanya bergaung sebentar. Sesudah itu praktek monopolistik dan kolusi akan terus berjalan. Siapa lagi yang harus membersihkan sektor riil kita dari berbagai distorsi?

Apakah masih diperlukan aksi Soros berikutnya? So what? Penundaan proyek-proyek APBN akan terus berlanjut, sementara suku bunga SBI secara bertahap akan terus diturunkan agar suku bunga perbankan juga akan turun pada tingkat yang kondusif bagi peningkatan investasi. Sementara itu sektor swasta terpaksa harus pintang-panting mencari dana alternatif untuk memenuhi kewajibannya yang segera jatuh tempo agar tidak default. Pertanyaannya, sampai kapan badai ekonomi ini akan berlalu?

Quo vadis ekonomi NTT?

Sebagai bagian dari sistem ekonomi nasional, perkonomian NTT secara langsung akan terkena imbas dari goncangan moneter yang sedang terjadi saat ini. Penjadwalan ulang proyek-proyek APBN secara langsung akan menurunkan aggregate expenditure NTT. Berapa banyak orang yang harus kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendapatan?

Pengangguran pasti akan bertambah, karena bagi NTT, proyek-proyek APBN selama ini telah terbukti mampu menciptakan lapangan kerja alternatif yang sangat berarti bagi sebagian besar angkatan kerja.

Lebih celaka lagi, iklim ekonomi yang tidak menentu ini diperberat dengan musim kering yang terus berkepanjangan. Di Yogyakarta, penduduk Gunung Kidul sudah mulai makan tiwul. Pemda NTT harus segera mewaspadai sinyal ini. Walaupun Kabulog menjamin bahwa persediaan beras tidak ada masalah, akan tetapi persoalannya, dengan apa masyarakat akan mendapatkan beras tersebut?

Suku bunga perbankan yang relatif tinggi, akan menjadikan investor semakin enggan berpaling ke NTT. Dalam situasi normal saja upaya untuk mendorong peningkatan investasi telah demikian sulitnya, apalagi dalam kondisi goncang semacam ini. Dampak akumulatif dari penjadwalan ulang proyek-proyek APBN dan relatif tingginya suku bunga tersebut akan menciptakan kelangkaan cash di masyarakat.

Dengan kata lain, laju peredaran uang akan mengalami kontraksi. Perteoteris, keadaan semacam ini akan menurunkan aktivis ekonomi dan menaikkan pengangguran.

Jika kita amati lebih cermat lagi mengenai komposisi PDRB-NTT dari sisi pengeluaran, akan tampak bahwa pengeluaran pemerintah sangatlah dominan. Fakta ini mengandung arti bahwa pengeluaran pemerintah menjadi determinan yang paling menentukan kinerja ekonomi NTT. Dalam situasi seperti saat ini, apabila Pemda NTT harus juga menjadwal ulang pelaksanaan proyek-proyek APBD-nya, dapat berakibat fatal. Karena itu sebaiknya Pemda NTT jangan menunda proyek-proyek APBD-nya, dapat berakibat fatal. Karena itu, sebaiknya Pemda NTT jangan menunda proyek-proyek APBD-nya. Penjadwal ulang dalam arti mengubah prioritas, rasanya sangat diperlukan dalam revisi anggaran berjalan. Untuk itu, sebaiknya prioritas diberikan kepada sektor-sektor ekonomi yang berkaitan langsung dengan penciptaan pendapatan bagi masyarakat lapisan bawah. Sektor pertanian, industri kecil dan perdagangan serta konstruksi dan transportasi adalah sektor-sektor yang perlu mendapat prioritas karena mempunyai akses langsung terhadap kehidupan ekonomi masyarakat lapisan bawah, sedangkan proyek-proyek non-fisik sebaiknya ditunda.

Ini baru merupakan tindakan jangka pendek yang sifatnya reaktif. Tindakan semacam ini walaupun memiliki kelemahan, sangat diperlukan untuk memberi kepastian dalam jangka pendek. Sedangkan dalam jangka menengah dan panjang, upaya-upaya yang bersifat struktural perlu mendapat perhatian. Bagaimana mengubah dan memperkokoh struktur ekonomi NTT adalah pekerjaan besar yang sangat menentukan masa depan ekonomi NTT. Kepada para wakil rakyat yang baru saja dilantik, inilah kesempatan bagi Anda untuk membuktikan janji Anda selama kampanye untuk berpikir tentang masa depan ekonomi rakyat NTT. Jangan menunggu ketika bencana telah tiba baru ramai-ramai berteriak minta tolong. Sekian. ( * Penulis adalah Dosen FE-UKAW Kupang, mahasiswa MEP-UGM)